![](https://ekonomis.id/wp-content/uploads/2026/10/wakil-menteri-koordinator-bidang-perekonomian-wamenko-perekonomian-dradjad-hari-wibowo-saat-ditemui.png; charset="utf-8")
Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini lebih disebabkan oleh masalah pasokan barang, atau yang dikenal sebagai cost-push inflation, ketimbang adanya lonjakan permintaan, yang disebut demand-driven inflation. Penjelasan ini disampaikan Dradjad dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 12 Oktober.
Dradjad merinci bahwa temuan ini didasarkan pada kajian serta data yang dikeluarkan oleh BPS. “Ada karakteristik inflasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPS, inflasi di Indonesia ternyata lebih sebagai cost-push inflation. Lebih sebagai inflasi yang didorong oleh faktor biaya dan suplai,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun daya beli masyarakat cukup baik, masalahnya ada pada ketersediaan barang di pasar yang tidak mencukupi. “Karena daya beli bagus, suplainya enggak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi. Daya belinya bagus, tetapi kami tidak bisa mencukupi suplai cabai misalnya,” lanjutnya. Menurut Dradjad, dalam bidang elektronik yang banyak diimpor juga mengalami kendala yang sama, sehingga turut mendorong angka inflasi.
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dradjad adalah perlunya penguatan rantai pasokan dan kelancaran distribusi barang sebagai strategi untuk mengendalikan inflasi nasional di masa mendatang. Dia juga mengindikasikan bahwa pemerintah sedang fokus pada komponen ekspor bersih untuk memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Dalam rangka mengoptimalkan hal tersebut, Kemenko Perekonomian bersama BPS berencana melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan data serta memperkuat kebijakan di sektor hulu. “Rencananya Ibu Kepala BPS dan saya akan keluyuran ke kementerian/lembaga terkait untuk berbagi data, kemudian bagaimana bisa memperbaiki pencatatan data supaya semuanya bisa tertangkap oleh BPS,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 tercatat mencapai 3,28 persen, sedangkan inflasi bulanan berada di angka 0,30 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menambahkan bahwa inflasi bulanan didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,88 persen dan memberikan andil sebesar 0,26 persen.
Dalam rincian komoditas, cabai rawit menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,08 persen, diikuti oleh cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Sementara itu, kelompok pengeluaran untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya dilaporkan mengalami deflasi sebesar 0,14 persen dengan andil 0,01 persen.
Sedangkan inflasi inti tercatat mencapai 0,10 persen, dengan biaya kuliah akademi sebagai komoditas utama yang berkontribusi pada inflasi. Di sisi lain, harga yang diatur oleh pemerintah menunjukkan inflasi sangat rendah atau mendekati nol.
Dispersion inflasi bulanan di Indonesia mencakup 36 provinsi yang mengalami inflasi, sementara hanya dua provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sulawesi Utara, mencapai 3,53 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Nusa Tenggara Timur, yang mencapai 0,35 persen. Ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari pihak pemerintah agar dapat mengatasi berbagai tekanan inflasi yang ada.
