Kuala Lumpur – Pendiri AirAsia, Tony Fernandes, dilaporkan telah bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan Malaysia dua pekan lalu. Pertemuan ini terjadi di tengah krisis keuangan yang melanda maskapai berbiaya rendah tersebut akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat. Sumber dari Reuters menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan dukungan pemerintah terhadap AirAsia yang tengah menghadapi tekanan finansial tersebut.
Kekhawatiran dari pemerintah semakin meningkat mengingat prestasi keuangan maskapai penerbangan domestik terbesar Malaysia ini terancam. Krisis ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat yang mengakibatkan biaya operasional melonjak. Dua sumber lain, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa diskusi tersebut mencakup kemungkinan dukungan pemerintah dalam bentuk penggalangan dana, dengan persyaratan tertentu yang kemungkinan masih dalam pembahasan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters, Tony membantah bahwa pertemuan tersebut membahas tentang bantuan keuangan. Ia menjelaskan bahwa ia bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Transportasi Malaysia atas inisiatifnya sendiri, dan perbincangan saat itu lebih banyak berkisar pada biaya penerbangan, termasuk biaya bandara dan bahan bakar.
Tony menyatakan, “Tidak ada pembahasan mengenai bantuan keuangan dengan pemerintah,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya belum meminta bantuan dari pemerintah sama sekali, dan tidak ada pemberitahuan dari pemerintah mengenai kekhawatiran terkait pendanaan AirAsia. Ia tetap optimis bahwa maskapai yang dipimpinnya dapat melewati tekanan finansial ini tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah, mirip seperti yang mereka lakukan selama pandemi Covid-19.
Meski begitu, Tony mengakui bahwa AirAsia tidak akan menolak jika pemerintah bersedia menawarkan bantuan. “Kami tidak akan pernah menolaknya. Kami bodoh jika melakukannya,” tambahnya. Dalam konteks ini, Tony juga membahas bahwa ia telah meminta pemerintah untuk membantu AirAsia dalam mendapatkan pinjaman dari bank-bank di Malaysia, yang lebih disukai daripada meminjam dari lembaga finansial luar negeri.
Menyikapi isu ini, Kementerian Keuangan Malaysia memilih untuk tidak memberikan komentar. Sementara itu, Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, mengingkari bahwa ada pertemuan antara pihaknya dan AirAsia dalam 2-3 pekan terakhir. “Mereka (AirAsia) mungkin saja telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. Maskapai-maskapai ini memang biasanya rutin mengadakan pertemuan dengan pemerintah,” ungkap Loke.
Kondisi keuangan AirAsia semakin memburuk karena lonjakan harga avtur yang meningkat hingga 66% menjadi US$183 per barel pada kuartal II 2026. Maskapai ini mencatatkan kerugian bersih sebesar 831 juta ringgit atau sekitar US$204 juta, akibat meningkatnya biaya operasional dan kerugian akibat selisih kurs sebesar 331 juta ringgit. Per 30 Juni, saldo kas dan bank AirAsia tercatat mencapai 954 juta ringgit, sementara kewajiban lancarnya mencapai 18,4 miliar ringgit.
Kekhawatiran tentang kondisi finansial AirAsia ini tidak hanya berdampak pada maskapai itu sendiri, tetapi juga dapat berimbas pada konektivitas penerbangan, pariwisata, dan sektor terkait lainnya di Malaysia. Pemerintah pun sebelumnya telah mulai menjajaki kemitraan dengan Malaysia Airlines dan Batik Air untuk mempertimbangkan kemungkinan pengambilalihan pangsa pasar domestik AirAsia jika situasinya terus memburuk. Namun, hal ini hanya akan dilakukan jika kedua maskapai bisa mengambil alih sewa pesawat AirAsia, karena semakin sulit untuk mendapatkan rute dan penumpang tanpa armada yang tersedia.
Dengan menguasai sekitar 40% pasar penerbangan secara keseluruhan dan 60% pangsa pasar penerbangan domestik di Malaysia, kondisi finansial AirAsia pasti menjadi perhatian utama bagi pemerintah setempat.
