Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak agar pemerintah segera mencairkan tunjangan profesi dan sertifikasi bagi guru yang tertunda hingga tiga bulan. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti bahwa keterlambatan tersebut terjadi murni akibat kendala birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasil investigasi menunjukkan bahwa banyak guru dari berbagai daerah mengeluhkan penundaan hak-hak mereka yang seharusnya terbayarkan.
Menurut Lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengirimkan surat permohonan pencairan anggaran ke Kemenkeu sejak beberapa waktu lalu. “Sampai hari ini, tunjangan profesi dan sertifikasinya belum terbayarkan. Padahal surat permohonan dari Kemendikdasmen sudah masuk sejak lama, bahkan ketika Menteri Keuangan sebelumnya menjabat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Lalu pun menegaskan pentingnya Menteri Keuangan yang baru untuk meneliti dan menelusuri berkas permohonan tersebut, agar proses pencairan dana dapat segera dieksekusi. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak disebabkan oleh kurangnya alokasi dana karena anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR dan dialokasikan setiap tahunnya. “Saya meminta agar pencairan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan. Kerumitan birokrasi tidak boleh mengorbankan nasib dan kesejahteraan para guru,” ujarnya menambahkan.
Ia memperingatkan bahwa jika birokrasi terasa terlalu rumit, langkah efisiensi harus diambil. “Potonglah birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan. Untuk apa ditahan? Anggarannya ada dan ini adalah hak mereka,” tegasnya. Lalu juga memberikan penekanan pada semua menteri terkait, terutama Kemenkeu, Kemendikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), agar sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat perbaikan sektor pendidikan.
Lalu menggarisbawahi perhatian besar yang diberikan Presiden Prabowo terhadap dunia pendidikan dalam dua tahun kepemimpinannya. Berbagai inisiatif seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kejelasan status guru, serta peluncuran program-program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Medical Science University dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
“Catatan kami di Komisi X menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Presiden sangat baik untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat bersaing secara global. Keinginan yang kuat dari Presiden harus diterjemahkan ke dalam tindakan oleh para menteri. Jangan sampai program-program baik ini terhambat oleh birokrasi keuangan,” tutup Lalu.
Dengan demikian, perhatian khusus dari pemerintah menjadi sangat diharapkan agar hak-hak para pendidik dapat segera dipenuhi, sehingga mereka bisa kembali fokus mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa.
