Jakarta – Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan penggunaan uang tunai di masyarakat mulai menunjukkan penurunan, sejalan dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Dalam konferensi pers yang diadakan pada acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, “Kalau kita lihat memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat.” Pernyataan ini mengisyaratkan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat yang semakin terbiasa dan beralih kepada penggunaan teknologi dalam bertransaksi.
Destry lebih lanjut menjelaskan bahwa meningkatnya adopsi sistem pembayaran digital telah membatasi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Ia menekankan pentingnya ketersediaan uang kartal meskipun tren digitalisasi terus berlangsung. “Tentu saja kalau kita lihat karena banyak menggunakan sistem digital sehingga penggunaan cash kan terbatas,” tuturnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penggunaan uang tunai mengalami penurunan, BI tetap menyadari adanya segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi digital.
Tingginya penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia dapat dilihat dari jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Saat ini, pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang, yang setara dengan sepertiga dari total populasi Indonesia. “Kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah satu per empat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS,” ungkap Destry. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin terbiasa dan memilih menggunakan pembayaran digital, bahkan dalam transaksi sehari-hari seperti belanja di pasar.
Gubernur BI juga mengungkapkan bahwa walaupun prospek penggunaan uang tunai di beberapa tempat masih cukup tinggi, terutama di daerah terpencil dan terpinggirkan, BI akan terus memastikan ketersediaannya. “Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau. Kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash,” jelas Destry.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah dan BI adalah memastikan agar layanan pembayaran digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat masih adanya kawasan yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi yang memadai. “Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga. Masih ada beberapa yang di blank spot. Nah itu menjadi PR tentunya dari pemerintah juga dari kami,” imbuhnya.
Untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, BI berkomitmen untuk tetap menyediakan uang kertas dan logam meskipun penggunaan pembayaran digital semakin meningkat. Destry menekankan bahwa pergeseran ini adalah suatu langkah positif ke arah modernisasi sistem pembayaran di Indonesia, namun kebutuhan akan uang tunai tidak bisa diabaikan, terutama bagi mereka yang berada di wilayah yang belum sepenuhnya digital.
Dengan adanya fenomena ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari kedua sistem, baik uang tunai maupun pembayaran digital, dalam kehidupan sehari-hari mereka.
