Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengidentifikasi sejumlah masalah dalam hubungan kerja antara mitra pembangunan dan yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang juga dikenal sebagai dapur makan bergizi gratis (MBG). Temuan ini muncul dalam proses registrasi sebagai langkah pembaruan perjanjian kerja sama dengan yayasan dan mitra yang tersebar di seluruh Nusantara.
Menurut Kepala BGN, Sudaryono, salah satu persoalan besar yang terungkap adalah adanya yayasan yang dinilai “makan gaji buta”. “Ada mitra yang sudah mengembangkan dapur, tetapi diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, yang sebenarnya tidak memiliki kontribusi atau aktivitas apapun dalam operasional dapur SPPG,” ungkapnya. Hal ini memicu keprihatinan karena bisa membebani mitra dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang disebarkan kepada penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan bahwa pengelolaan dana untuk Program MBG harus diarahkan dengan efisien guna memastikan makanan yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap uang yang dialokasikan untuk MBG benar-benar dikonversi menjadi menu makanan berkualitas dengan kandungan gizi yang baik,” tegasnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa mereka memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan karena yayasan yang tidak berkontribusi untuk mengajukan pergantian yayasan tersebut. “Kami menyediakan dua portal registrasi, satu untuk yayasan dan satu untuk mitra. Ini memberi kemampuan kepada mitra untuk mengajukan yayasan baru dan melampirkan bukti terkait masalah yang dialami,” tambahnya. Selepas pengajuan, BGN akan memproses semua permohonan yang timbul menurut ketentuan yang berlaku.
Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang lebih sehat dan menguntungkan semua pihak, sehingga anggaran program MBG dapat dimanfaatkan secara optimal. “Intinya adalah agar pelaksanaan MBG ini bertujuan agar setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan,” tukas Sudaryono dengan penuh keyakinan.
Langkah-langkah yang diambil BGN ini sangat penting dalam menaikkan standar kualitas gizi yang disediakan, di tengah tantangan yang hadir akibat adanya yayasan yang tidak bertanggung jawab. Harapannya, kebijakan baru ini menjadikan layanan dapur makan bergizi semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang layak menerimanya. Ketercukupan gizi adalah faktor kunci dalam mendukung kesehatan masyarakat, dan BGN ber komitmen memastikan hal itu tercapai.
