Jakarta – Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membuka peluang untuk memiliki cadangan kedelai. Langkah ini dinilai vital dalam rangka menjaga pasokan dan kestabilan harga komoditas kedelai di dalam negeri. Ia menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Perum Bulog, bisa berperan dalam mengelola cadangan ini, asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam sebuah pernyataan saat konferensi pers di Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Selasa (22/9), Amran mengomentari, “Kalau BUMN berminat (punya stok cadangan kedelai), saya kasih.” Namun, Amran juga menambahkan bahwa meskipun ada peluang ini, Bulog belum tentu menjadi yang diberi penugasan untuk mengelola cadangan.
Ia menekankan pentingnya memiliki cadangan kedelai untuk membantu usaha kecil, terutama peternak. “Iya, harus dong (Indonesia punya cadangan kedelai). Supaya bisa membantu peternak kecil,” tegasnya. Amran menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi BUMN untuk berperan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Keputusan akhir mengenai Bulog mengelola stok kedelai masih menunggu kepastian.
Munculnya wacana untuk memperkuat cadangan kedelai ini bertepatan dengan kenaikan harga kedelai impor di dalam negeri. Pemantauan dari Bapanas per 8 September menunjukkan bahwa harga rata-rata kedelai impor di Indonesia mencapai Rp13.762 per kilogram, yang lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp12 ribu per kilogram. Ironisnya, harga kedelai global justru menunjukkan penurunan. Data dari Trading Economics mencatat bahwa harga kedelai berada di level terendah dalam lebih dari seminggu, yakni US$12,90 per bushel.
Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Wibowo Nurcahyo, juga menyoroti bahwa tingginya harga di tingkat importir menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menguasai stok kedelai, sehingga harga domestik sangat bergantung pada importir. Wibowo mendorong agar pemerintah merealisasikan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang sudah memiliki dasar kebijakan tetapi belum diimplementasikan.
Di sisi lain, Hermawan selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menegaskan bahwa pasokan kedelai di dalam negeri saat ini masih mencukupi. Berdasarkan Neraca Pangan Nasional (NPN) pada 3 September, ketersediaan kedelai tahun ini diperkirakan mencapai 3,046 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,755 juta ton. Ini menyisakan stok akhir sekitar 290,9 ribu ton.
Hermawan juga mengingatkan bahwa struktur pasokan kedelai di Indonesia sangat bergantung pada impor. Produksi kedelai dalam negeri sendiri diperkirakan hanya mencapai 131,5 ribu ton untuk tahun 2026. Sementara itu, untuk periode Januari hingga Agustus, realisasi impor kedelai telah mencapai sekitar 1,920 juta ton, ditambah rencana impor sekitar 750,4 ribu ton untuk sisa tahun ini.
Pemerintah telah menetapkan HAP kedelai impor untuk perajin tahu tempe maksimum Rp12 ribu per kilogram. Menurut data Gakoptindo, harga di beberapa wilayah di Jawa berkisar antara Rp11.200 hingga Rp11.850 per kilogram, sedangkan harga di luar Jawa cenderung lebih tinggi. Untuk memperkuat CKP, pemerintah menargetkan pengadaan minimal 70 ribu ton pada tahun 2026, dengan Bulog dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ini. Cadangan yang dimiliki pemerintah ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi ketika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga.
“Pasokan harus cukup, harga harus wajar, distribusi harus lancar, dan setiap indikasi praktik yang merugikan masyarakat akan kami awasi serta tindaklanjuti sesuai ketentuan,” tutup Hermawan.
