Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, baru saja mengungkapkan informasi terkini mengenai rencana perubahan skema subsidi yang akan dialihkan dari bentuk barang menjadi bantuan tunai yang akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Luhut menjelaskan, perubahan ini akan dilaksanakan secara bertahap agar prosesnya lebih terencana dan efektif.
“Saya tegaskan, ini semua dilakukan secara bertahap,” ujar Luhut saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, baru-baru ini. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan sistem distribusi bantuan sosial dengan fokus pada perlindungan sosial dan digitalisasi data pemerintah.
Menurut Luhut, penerapan perubahan ini direncanakan mulai dalam rentang waktu satu hingga dua tahun mendatang. “Yang jelas, kami berupaya untuk memadukan antara perlindungan sosial dengan teknologi digital, agar penyaluran bantuan dapat dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Dalam langkah awal, pemerintah akan menyelesaikan proses integrasi dan pembaruan data penerima bantuan sosial sebelum memulai penyaluran yang lebih terarah dan sistematis. “Saat ini kita baru berbicara soal bantuan sosial. Dalam waktu yang tidak lama, subsidi ini akan langsung disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai, bukan lagi barang,” tambah Luhut dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Sosial.
Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengembangkan sistem digital yang akan mengintegrasikan berbagai data dari kementerian dan lembaga. Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu sumber utama yang dipadukan dengan data lain menggunakan kecerdasan buatan (AI). “Kami ingin memastikan agar bantuan menuju kepada mereka yang benar-benar berhak,” ungkapnya.
Luhut menegaskan bahwa pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sehingga jumlah penerima bantuan ke depannya tidak hanya bergantung pada daftar penerima yang sudah ada. “Sebanyak 98 persen dari total 288 juta penduduk sudah tercatat di Dukcapil. Sekarang kita akan melakukan pemutakhiran data tersebut. Dengan teknologi AI, kita akan memperbaiki struktur data yang ada agar lebih baik,” ucapnya.
Menjelang akhir 2026, Luhut menargetkan bahwa semua pembenahan dan integrasi data telah rampung. Setelah itu, proses penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat dimulai pada kuartal pertama 2027. “Kami ingin memastikan bahwa semua ini dapat terwujud. Jika semua berjalan lancar, di tahun 2027, kita akan bisa membagikan bantuan sosial dengan lebih efektif,” tutupnya.
Di tengah transformasi ini, Luhut berharap perubahan sistem subsidi akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. (sumber: CNN Indonesia)
