Jakarta – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2027, pemerintah berencana meluncurkan sejumlah stimulus, terutama di sektor perumahan. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang menawarkan bunga rendah sebesar 6 persen. Program ini ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan yang membeli rumah dengan harga maksimal Rp500 juta.
Lebih lanjut, stimulus ini juga akan mencakup perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027 untuk perumahan yang harganya tidak melebihi Rp2 miliar. Memperluas cakupannya, pemerintah juga memberikan PPN DTP untuk bagian harga rumah hingga Rp2 miliar, yang dapat mencakup rumah dengan harga sampai Rp5 miliar. Sebagaimana diungkapkan dalam keterangan pers oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, “Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” yang dikutip dari sumber yang dapat dipercaya.
Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberikan pandangan bahwa stimulus ini, khususnya bunga KPR yang lebih rendah, diprediksi akan meningkatkan permintaan rumah. Namun, ia menyebutkan bahwa dampak positif ini masih bersifat moderat. “Kalau dibandingkan dengan rata-rata bunga KPR saat ini sekitar 7,44 persen, selisihnya sekitar 1,4 poin. Untuk KPR Rp450 juta dengan tenor 20 tahun, cicilannya turun dari sekitar Rp3,6 juta menjadi Rp3,2 juta per bulan,” jelas Yusuf tentang pengaruh penurunan bunga tersebut.
Yusuf juga menjelaskan, meskipun terdapat penghematan bulanan sekitar Rp385 ribu bagi debitur, masalah sektor perumahan tidak hanya sekadar berkaitan dengan bunga KPR. Ia menyoroti tantangan seperti kenaikan harga bahan bangunan, urusan perizinan, uang muka, dan daya beli masyarakat yang masih menjadi hambatan utama dalam pembelian rumah. Dengan kondisi ini, Yusuf meyakini bahwa langkah pemerintah dalam melakukan stimulus bunga KPR baru menyelesaikan sebagian masalah yang ada.
Lebih jauh, walaupun kredit properti perbankan terus tumbuh, penjualan rumah baru masih menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan di pasar perumahan juga terkait dengan kecenderungan dan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan membeli rumah. “Kelas menengah masih menghadapi ketidakpastian pendapatan dan biaya hidup, sementara pekerja informal juga menghadapi persoalan akses kredit dan uang muka,” tambah Yusuf.
Ia juga memperingatkan bahwa program dengan kuota terbatas berpotensi hanya akan mempercepat waktu pembelian rumah bagi mereka yang sudah merencanakan untuk membeli rumah dalam waktu dekat. Namun, jumlah tambahan pembeli baru diharapkan akan terbatas, kecuali bagi mereka yang sebelumnya kesulitan memenuhi perhitungan cicilan, kini menjadi mampu berkat bunga yang lebih rendah.
Yusuf mengajak agar jika pemerintah ingin stimulus ini benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kepemilikan rumah, perlu ada fokus pada segmen pembeli pertama dan kelompok masyarakat yang sebelumnya terhambat kemampuan bayar. Walaupun risiko kenaikan harga rumah masih ada, Yusuf menekankan bahwa dampak tersebut cenderung bersifat lokal ketimbang nasional. Di daerah dengan pasokan rumah yang memadai, kemungkinan dapat menyerap permintaan tambahan, sedangkan di kota besar, dengan lahan yang terbatas, akan ada potensi harga rumah menjadi lebih tinggi akibat turunnya bunga KPR.
Oleh karena itu, Yusuf menyarankan agar stimulus dari sisi permintaan perlu diimbangi dengan kebijakan penawaran, seperti mempercepat perizinan, menjaga harga dan kualitas unit yang termasuk dalam program, serta menekan biaya pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pengembang.
